Apakah sekarang masih diperlukan Menteri Pekerjaan Umum ?

0 suara
ditanyakan 13 Jul 2009 dalam Politik & Pemerintahan oleh Adhitya (14 poin)  
Banyaknya infra struktur yang rusak, peristiwa alam dsb,, perlu adanya ekskutif yang konsisten dan terkordidasi dalam menangani masalah-masalah tersebut.
   

Harap masuk atau mendaftar untuk menjawab pertanyaan ini.

5 Jawaban

0 suara
dijawab 13 Jul 2009 oleh Johann Ir. (14 poin)  
Tidak perlu. Sebaiknya panggil saja Kolonial Belanda lagi, yang sekelas macam Daendels. Di zaman sulit saja, dia bisa membangun jalan raya pos dari Anyer, Banten, sampai Panarukan, Situbondo di Jawa Timur.
0 suara
dijawab 13 Jul 2009 oleh Sugiarno S (14 poin)  
Perlu sebelum Pamong Jasa Murni muncul ke permukaan. Selebihnya, lihat Negeri Khayangan.
0 suara
dijawab 13 Jul 2009 oleh Matau (14 poin)  
" Sudah dijawab sendiri kayaknya, gini aja,  kalau menteri PU nya tidak ada kira-kira yang ngurusin infrastruktur yang rusak tadi siapa, terus yang menangani jalan, jembatan, bendungan yang rusak karena bencana alam siapa ? dan yang membangun dan memelihara jalan, jembatan dan bendungan nya siapa, karena semua infrastruktur tersebut bukan barang yang tahan lama/awet,tidak rusak dan perlu pemeliharaan rutin atau periodik, nah kalau ada lembaga atau badan yang bisa menggantikan fungsi Dep PU (Men PU) dengan lebih baik, boleh2 saja Men PU tidak diperlukan lagi, tapi sampai saat ini dimana negeri ini masih dlm taraf membangun dan masih banyak infrastruktur yang dibutuhkan seperti jalan, jembatan, irigasi dsb, rasanya kok ya masih diperlukan keberadaan Men PU"
0 suara
dijawab 13 Jul 2009 oleh Heil (22 poin)  
kalau seperti itu maka semua departemen dan mentrinya itu ga perlu ada karna memang ga ada yg becus. yg udah kasat mata ga ada gunanya itu depsos, departemen urusan peranan wanita, departemen pemuda dan olahraga dan departemen untuk daerah tertinggal.

apalagi depsos udah dibubarin di jaman gusdur

kalo dpu saya rasa masih perlu selama ada pembangunan infrastruktur umum
0 suara
dijawab 16 Jul 2009 oleh dEEptHiNKer! (42 poin)  
Dperlukan langkah perampingan kabinet. Perampingan ini akan berpengaruh besar terhadap efektifitas kinerja Presiden dan hanya dengan tujuh belas lembaga departemen biaya mesin birokasi dapat ditekan. Tahun pertama, kedua dan ketiga sudah bisa dievaluasi rasio kebutuhan birokrasi negara untuk mendukung kinerja pemerintah. Langkah ini perlu keberanian seorang Kepala Negara/Presiden sekaligus kecermatan menghitung kebutuhan yang dilandasi “Merit System”. Kelak negeri ini cukup dikendalikan dengan birokrasi yang ramping apalagi tehnolgi telah mampu mengatasi berbagai kendala pemerintahan. Masalah ketenaga kerjaan tidak harus dijawab dengan menciptakan birokrasi yang besar, gemuk dan lamban. Tetapi dunia “Entrepreneur“ akan menjawab semua ini kedepan dengan paradigma dunia kerja. Tiba saatnya perampingan birokrasi dengan langkah awal perampingan kabinet dan tinggal kapan Presiden memulainya. “What If Not That , And When If Not Now“. Keberanian harus dimulai dari dalam Istana dan sukses juga akan keluar melalui ide kreatif Istana.
Selamat datang di Gimana.in, Ajukan Pertanyaan dan biasanya terjawab dalam beberapa menit..
Pengguna Teraktif
bulan ini:
    Gute Mathe-Fragen - Bestes Mathe-Forum

    24,581 pertanyaan

    40,387 jawaban

    17 komentar

    19,680 pengguna

    ...